Kudus (8-10-2026) - Penerapan metode pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) makin meluas di berbagai sektor usaha di Indonesia, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pedagang pasar tradisional. Meski terbukti mempercepat transaksi jual beli tanpa repot memikirkan uang kembalian, adopsi teknologi ini di lapangan masih terhambat oleh kendala teknis serta minimnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penggunaan QRIS memberikan efisiensi nyata bagi operasional harian. Dari sudut pandang pembeli, transaksi nontunai menjadi pilihan utama untuk kemudahan berbelanja sehari-hari.
Salah satu pembeli menyatakan bahwa dirinya hampir selalu memilih pembayaran digital saat berbelanja.
"Saya sangat sering menggunakan QRIS, bahkan hampir setiap hari saat membeli makanan atau kebutuhan harian. Kepraktisannya luar biasa karena tidak perlu membawa dompet tebal, memegang uang kembalian yang lecek, atau menunggu kasir mencari pecahan uang kecil," ujar seorang pembeli.
(TRANSAKSI NONTUNAI: Penjual UMKM di Kudus memperlihatkan barcode QRIS di depan gerainya.)
Kecepatan transaksi tersebut juga diakui oleh para pelaku usaha. Seorang pedagang mengungkapkan bahwa sistem QRIS membantu memangkas waktu antrean di kasir secara signifikan.
"Proses transaksi kasir menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian jika konsumen membayar dengan nominal uang yang lebih," kata sang penjual.
Namun, di balik kepraktisannya, penggunaan QRIS di tingkat pedagang kecil sering kali menjumpai hambatan interaksi akibat faktor gagap teknologi. Kerap terjadi situasi di mana pembeli sudah terbiasa, tetapi pedagang masih canggung mengoperasikan perangkatnya.
Seorang pembeli menceritakan pengalamannya saat bertransaksi di pasar tradisional.
"Beberapa kali saya bertransaksi di pedagang pasar yang baru memakai QRIS. Sering kali penjualnya kebingungan mengecek apakah saldo sudah masuk atau belum. Mereka harus menunggu notifikasi dengan waktu lama, atau meminta saya memperlihatkan bukti transfer berulang kali karena masih ragu. Kondisi ini membuat proses belanja justru agak tersendat," jelasnya.
Selain faktor kebiasaan, gangguan pada sistem perbankan dan jaringan internet turut memperkeruh kondisi di lapangan. Kendala teknis ini paling terasa ketika sistem digital mengalami keterlambatan pemrosesan data (lag).
Penjual mengungkapkan bahwa kendala terbesar terjadi saat pembayaran digital mengalami kegagalan sistemik yang merugikan kedua belah pihak.
"Kendala terbesar terjadi saat sistem error. Terkadang konsumen sudah membayar melalui QRIS dan saldo mereka terpotong, tetapi uangnya tidak masuk ke rekening penjual. Jika hal ini terjadi, antara penjual dan pembeli harus sama-sama membuat laporan ke bank masing-masing untuk menyelesaikan kendala transaksi tersebut," paparnya.
Untuk mendorong masyarakat yang masih belum paham teknologi (gaptek) agar mau beralih dari uang tunai, pembeli menyarankan adanya perbaikan dari sisi infrastruktur dan kemudahan antarmuka aplikasi.
"Menurut saya, stabilitas jaringan dan kecepatan notifikasi masuk harus ditingkatkan. Selain itu, tampilan aplikasi pembayaran bagi pedagang harus dibuat sesederhana mungkin dengan tulisan yang jelas dan konfirmasi suara (soundbox), agar pedagang lansia atau yang belum terbiasa dengan gawai bisa langsung yakin bahwa uangnya sudah masuk tanpa rasa curiga," pungkas sang pembeli.
Untuk mengatasi persoalan ini, Bank Indonesia bersama perbankan dan penyedia jasa pembayaran terus berupaya meningkatkan kestabilan sistem serta memperluas edukasi. Pendampingan yang intensif, penyederhanaan antarmuka aplikasi, dan penanganan gangguan teknis yang responsif sangat diperlukan agar literasi keuangan digital dapat terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Comments
Post a Comment